Isu terkait implementasi Opsen Pajak kendaraan sempat memicu kekhawatiran di kalangan pelaku industri dan konsumen otomotif. Ada spekulasi bahwa kebijakan ini berpotensi meningkatkan harga jual kendaraan, yang pada gilirannya dapat menghambat laju pertumbuhan sektor strategis ini. Namun, pemerintah telah memberikan kepastian bahwa Opsen Pajak ini tidak dirancang untuk membebani, melainkan sebagai penataan ulang fiskal yang tidak akan mengganggu stabilitas pasar atau pertumbuhan industri otomotif nasional.
Kebijakan Opsen Pajak kendaraan bermotor ini akan mulai berlaku efektif pada tanggal 5 Januari 2025. Menurut keterangan dari Rustam Effendi dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, inti dari kebijakan ini adalah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan proporsi dari tarif pajak yang sudah ada, bukan menambah jenis pajak baru. Ini berarti, secara fundamental, tidak ada penambahan beban pajak yang akan ditimpakan langsung kepada konsumen.
Idealnya, tujuan dari Opsen Pajak adalah untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan yang sudah berlaku, memberikan fleksibilitas fiskal tanpa memicu kenaikan harga jual kendaraan di pasaran. Konsepnya adalah reorganisasi distribusi, bukan penambahan beban baru.
Meskipun demikian, kekhawatiran sempat muncul mengenai potensi perbedaan tarif pajak antar daerah. Jika setiap daerah memiliki kebijakan yang terlalu bervariasi, hal ini bisa menimbulkan kebingungan bagi produsen otomotif dalam menentukan harga jual atau menyesuaikan strategi bisnis mereka, yang pada akhirnya dapat memengaruhi pasar secara keseluruhan. Kekhawatiran ini telah ditanggapi oleh pemerintah pusat. Dalam sebuah forum diskusi industri yang dihadiri oleh perwakilan Kementerian Perindustrian dan asosiasi otomotif pada Rabu, 15 Mei 2024, pukul 14.00 WIB, pemerintah pusat menegaskan komitmennya untuk melakukan intervensi apabila ada kebijakan di tingkat daerah yang terbukti dapat menghambat pertumbuhan industri. Selain itu, pemerintah juga memastikan tidak akan ada pemberian wewenang tambahan kepada daerah untuk memungut pajak ekstra yang dapat merugikan sektor ini.
Dengan adanya klarifikasi dan jaminan dari pemerintah ini, diharapkan Opsen Pajak dapat diimplementasikan sesuai tujuannya tanpa menghambat laju pertumbuhan industri otomotif. Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga iklim bisnis yang kondusif, mendorong investasi, dan memastikan sektor otomotif tetap menjadi salah satu pilar penting perekonomian nasional.